Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Medan, Cici, menuding DPRD Medan lebih sibuk mengurus kepentingan elit politik ketimbang aspirasi masyarakat.
“Alih-alih menjadi corong aspirasi rakyat, DPRD justru dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, kami menyampaikan sejumlah tuntutan yang harus ditindaklanjuti,” tegas Cici.
Tuntutan HMI:
Hapus tunjangan mewah DPRD Medan.
Mahasiswa menilai fasilitas dan tunjangan berlebihan para wakil rakyat tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
“Ini mencederai rasa keadilan rakyat,” ujar Cici.
Audit dan transparansi anggaran DPRD.
HMI menyoroti banyaknya anggaran yang tidak jelas peruntukannya dan rawan disalahgunakan. Mereka mendesak audit menyeluruh dan membuka laporan belanja DPRD ke publik.
Evaluasi kinerja DPRD.
Fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dinilai gagal menjawab keresahan rakyat. HMI menuntut DPRD lebih proaktif mendorong RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Menolak RUU TNI dan Polri.
HMI menilai dua rancangan undang-undang itu berpotensi menghidupkan kembali praktik militeristik dan represif terhadap sipil.
Cici menegaskan, anggaran hasil efisiensi dari penghapusan tunjangan harus dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan agar benar-benar dirasakan masyarakat.
Sumber:medandaily
